Bupati Bantul, Suharsono (Foto: ist)

Katoliknews.com – Warga Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meminta kepada Bupati Bantul, Suharsono agar mencopot Yulius Suharta dari jabatannya sebagai Camat di wilayah tersebut, Jumat, 6 Januari 2017.

Sebagaimana dilansir BBC Indonesia, Perwakilan warga kemudian datang lagi pada Senin (9/1) untuk bertemu dengan Bupati dan perwakilan dari DPRD Bantul.

Setelah menemui warga, Suharsono akhirnya mempertimbangkan untuk memutasi Yulius Suharta ke Kecamatan Bambanglipuro, masih dalam wilayah Kabupaten Bantul.

“Intinya saya tidak membeda-bedakan agama, tapi karena mungkin di situ mayoritas Muslim, jadi mungkin Camat Yulius akan dipindahkan ke daerah yang banyak non-muslimnya, katakanlah di Bambanglipuro. Kalau perlu kita tukarkan dengan Camat Bambanglipuro,” ujar Suharsono.

Sementara itu, Panggih Rahardjo, warga Pajangan yang ikut hadir dalam pertemuan di kantor Bupati Bantul mengaku tidak mengerti dengan keputusan Bupati Suharsono menempatkan Yulius Suharta sebagai Camat di wilayah mereka.

“Dengan menempatkan Camat non-muslim di wilayah Pajangan, itu artinya Bupati Suharsono tidak paham dengan psikologis masyarakat setempat,” katanya.

Suharsono melantik Yulius Suharta sebagai Camat Pajangan, di Pendopo Kabupaten Bantul, pada 30 Desember 2016 lalu.

Yulius yang juga mengikuti acara serah terima jabatan dari Camat lama pada 6 Januari lalu mengaku tidak menerima penolakan warga pada saat itu.

Meski demikian, dia menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat tentang dirinya dan mengaku siap ditempatkan di mana saja seraya berharap tidak ada pertentangan lagi.

“Soal pelantikan, semua sudah melalui mekanisme serta ketentuan yang berlaku. Tapi jika akhirnya warga tak menghendaki, saya siap dipindahkan. Semoga semuanya berjalan lancar,” kata Yulius.

Penolakan sejumlah warga Pajangan terhadap Yulius Suharta dan dukungan fraksi-fraksi di DPRD disesalkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bantul, Timbul Harjana.

“Ini dapat mencederai kebhinekaan Indonesia. Ini namanya nasionalisme sempit. Padahal Indonesia itu berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Saya melihatnya ini kental nuansa politis, bukan persoalan agama semata,” tukas Timbul.

Aksi penolakan warga Pajangan terhadap pemimpin non-muslim adalah insiden intoleransi terbaru di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagaimana dicatat Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, terjadi 13 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Yogyakarta sepanjang 2011 sampai 2015.

Sebagai contoh, pada Desember 2016, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta, menurunkan semua baliho iklan kampus yang menggambarkan beberapa mahasiswi, termasuk seorang mahasiswi berjilbab, setelah didatangi sejumlah orang dari Forum Umat Islam (FUI).

Yohanes Trisno/Katoliknews

Komentar