Uskup Timika, Mgr John Philipus Saklil (Foto: ist).

Katoliknews.com – Pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Timika, Mgr John Philipus Saklil mengkritik keras kebijakan pemerintah daerah Papua yang terus memberikan izin pembukaan lahan di bumi Cendrawasih kepada pihak Pengusaha perkebunan kelapa sawit, Rabu 18 Januari 2017.

Sebagaimana dilansir ANTARA, Uskup Saklil meminta Pemda Papua agar tidak menghilangkan kearifan lokal masyarakat yang hidup dari makanan pokok sagu dan umbi-umbian dengan cara ‘merusak’ puluhan bahkan ratusan ribu hektar hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

“Masyarakat Papua makan sagu, makan umbi-umbian, makan pisang. Kita bukan makan kelapa sawit,” katanya.

Uskup Saklil menilai, sudah banyak contoh kegagalan program perkebunan sawit seperti di Kalimantan dan Keerom, Provinsi Papua.

Akibatnya, warga setempat tidak lagi memiliki lahan untuk ditanami sagu dan umbi-umbian karena tanah mereka dijual untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

“Contoh yang paling dekat di Keerom, apakah sekarang masyarakat Keerom sudah kaya raya dengan kelapa sawit. Tidak! Jadi, jangan paksakan masyarakat Papua untuk membangun hidupnya dari tanaman yang bukan kebiasaan adatnya,” tegasnya.

Pemda di Papua, lanjut dia, seharusnya tidak hanya memikirkan pendapatan sebesar-besarnya dari investasi perkebunan kelapa sawit, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat serta dampak ekologis dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan kelapa sawit.

“Selama ini yang mengizinkan investor-investor besar dari luar untuk membangun perkebunan kepala sawit itu kan pemerintah daerah. Tidak mungkin investor masuk kalau tanpa izin pemerintah setempat. Saya minta pemerintah di Tanah Papua lebih peka menyikapi masalah ini,” tutupnya.

 

Yohanes Trisno/Katoliknews

Komentar