Delapan Poin Rekomendasi Internal Rapimnas II 2017 Pemuda Katolik

by
Karolin Margaret Natasa (kedua dari kiri) Ketua Umum Pemuda Katolik Indonesia.

Bogor, Floresa.co – Rapat pimpian nasional (Rapimnas) II 2017 Pemuda Katolik yang diselenggarakan sejak Jumat-Minggu, (27-29/10/2017) di Hotel Padjadjaran, Bogor-Jawa Barat menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Ada 2 tema pokok rekomedasi. Pertama ialah terkait internal organisasi dan kedua, tekait permasalah kebangsaan.

Terkait kepentingan internal organisasi, Rapimnas bertema “Konsolidasi dan Kaderisasi Organisasi untuk Mewujudkan Kader yang 100% Katolik dan 100% Indonesia” itu menyasar sejumlah hal. Pertama, soal pengembangan organisasi di beberapa daerah yang belum merasakan kehadiran Pemuda Katolik.

“Menjajaki dan memaksimalkan pembentukan struktur Pengurus Pemuda Katolik di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat dan NTB,” ungkap Ketua Umum Pemuda Katolik, Karolin Margret Natasa, Minggu, 29 Oktober 2017.

Karolin mengungkapkan bahwa saat ini Pemuda Katolik sudah ada di 26 komisariat daerah atau komda (selevel dengan provinsi). Terdapat 5 Komda carataker, yakni Jawa Barat, Banten, Jambi, Bengkulu dan NTT. Komda Carateker ialah Komda yang diambil alih pengurus pusat.

“Tiga provinsi tadi sama sekali belum ada komda-nya. Jadi, kita upaya agar segera ada komdanya,” tandas dia.

Kedua, pengurus pusat memberikan kesempatan kepada setiap komisariat daerah (Komda) yang kepengurusannya telah berakhir agar segera melaksanakan musyawarah komisariat daerah (Muskomda).

“Paling lambat akhir bulan Desember 2017, dan untuk selanjutnya jika tidak dilaksanakan akan diambil langkah-langkah organisasi sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Organisasi.”

“Ketiga, pendampingan dan evaluasi bagi Pengurus Komda yang berstatus Carataker untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat.”

Keempat, komisariat daerah (Komda) diberikan kewenangan untuk melaksanakan kursus kepemimpinan dasar (KKD) dengan peserta komcab-komcab diwilayahnya. Terobosan ini dibuat manakala Komcab-komcab tidak mampu melaksanakan KKD.

“Hal ini dilakukan agar proses kaderisasi berjenjang tetap bisa dilaksanakan sebagai syarat formal untuk mengikuti proses kaderisasi berjenjang berikutnya. Dalam rangka melaksanakan program ini, Komda dapat membentuk Tim Kaderisasi tersendiri,” kata dia.

“Lima, Komda diwajibkan menyelenggarakan KKM (Kursus Kepemimpinan Menengah-red) paling lambat bulan Februari 2018,” tambah dia.

Enam, pengurus pusat melakukan pendampingan terhadap proses KKD dan KKM. Pendampingan yang dimaksud menyangkut soal pendampingan alur proses, alur materi dan pelaksanaan kegiatan.

“Pendampingan dan kehadiran Pengurus Pusat dalam kegiatan KKD secara teknis akomodasi ditanggung 100% oleh Komcab atau Komda yang bersangkutan. Sedangkan untuk KKM, akomodasi ditanggung 50% oleh Pengurus Pusat dan 50% oleh Komda,” ungkap dia.

Tujuh, merekomendasikan penyelenggaraan Seminar Nasional dan KKL (Kursus Kepemimpinan Lanjut-2018) di Maluku dan Bali pada bulan April 2018. Maluku untuk Indonesia Timur, sedangkan Bali untuk Indonesia barat.

“Delapan, evaluasi bagi Komda yang Komcab-nya ditetapkan sebagai pilot project. Pembentukan dan Konsolidasi sampai tingkat ranting (desa),” pungkas Karolin.

Sumber: Floresa.co