Jemaat Gereja Huria Kristen Indonesia Simpang Rimbo di Kota Jambi berdiri di depan bangunan gereja mereka yang disegel Pemerintah Kota Jambi pada Kamis, 27 September 2019. (Foto: Ist)

Jemaat tiga Gereja Protestan di Provinsi Jambi dipastikan tidak bisa menjalani ibadah di Gereja mereka, setelah pemerintah memutuskan melakukan penyegelan pada Kamis, 27 September 2018. 

Tiga gereja itu masing-masing, Gereja Sidang Jemaat Allah, Gereja Huria Kristen Indonesia Simpang Rimbo, dan Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi terletak di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Di gereja-gereja itu, ditempel tulisan”Bangunan/Kegiatan Ini Disegel” dengan penjelasan hal-hal yang dilanggar oleh jemaat, yaitu Peraturan Daerah Nomor 47 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 11 tahun 2014 tentang Izin Gangguan dan Perda Nomor 03 tahun 2015 tentang IMB.

Surat itu ditandatangani penyidik Satpol PP Kota Jambi, Said Faizal.

Oberlin Tampubolon, pengurus Gereja Methodist Indonesia mengatakan, penyegelan terjadi tiba-tiba.

Seperti dikutip Kbr.id, ia menduga, penyegelan itu ditempuh setelah adanya desakan dari sekelompok orang dan ancaman demonstrasi melibatkan 1000 orang.

Berdasarkan kronologi yang diterima Katoliknews.com, penyegelan berlangsung di bawah pengawal TNI dan polisi itu tanpa didahului informasi ataupun surat pemberitahuan Pemkot Jambi.

Saat penyegelan pun, petugas tidak menunjukkan surat keputusan dari Pemda setempat.

Sejumlah laporan menyebutkan, pada 12 Juli 2018, sempat muncul sebuah surat yang berisi keberatan atas ketiga gereja itu, mngatasnamakan warga dan tokoh masyarakat di beberapa RT di Kelurahan Kenali Besar.

Isinya, mendesak Pemkot segera menghentikan kegiatan di gereja-gereja itu dengan alasan mengganggu, tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga munculnya kekuatiran kawasan itu bakal dijadikan lokasi khusus peribadatan–mengingat lokasi tiga gereja berdekatan.

Oberlin mengakui, memang pihaknya belum memiliki surat izin, namun hal itu terjadi karena berbelit-belitnya proses yang mereka hadapi.

“Surat izin memang belum ada, kita sedang mengurus. Berkali-kali ganti pendeta di sini, kemauan sebenarnya mengurus surat izin. Tetapi surat izin untuk gereja sangat sulit ditemukan di negara ini,” jelas Oberlin.

Liphan Pasaribu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Jambi mengakui beberapa kali menerima surat desakan.

Ia mengklaim, pertemuan beberapa kali telah dilakukan guna mengurai soal, tetapi desakan masih mengalir maka akhirnya, pemerintah setempat memutuskan untuk sementara menyegel ketiga gereja.

BACA JUGA: Tolak Pembanguan Gereja St Clara, Ini Alasan Pendemo

Liphan mengungkapkan, pihaknya sempat memanggil pihak gereja sebelum Satpol PP menyegel, termasuk Oberlin.

Menurutnya, pihak gereja terkejut mengetahui ada surat desakan dari masyarakat. Sebab, selama ini tidak ada masalah berkaitan dengan kegiatan gereja.

“Jadi ada faktor-faktor tertentu. Kami belum bisa mengetahui apakah ada unsur-unsur lain,” tutur Liphan.

BACA JUGA: Kisah Pastor dan Habib Saat Hadiri Tausyiah Kebangsaan di Semarang

Dia melanjutkan, setelah itu Pemkot Jambi memanggil perwakilan warga yang mengirim surat desakan.

Ia juga membenarkan adanya ancaman demo besar-besaran pada Jumat kemarin, 28 September 2018 jika pemerintah tidak menutup tiga gereja di Kota Jambi.

Rapat pun digelar pada 26 September, dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“(Penyegelan) diputuskan untuk menghindari keributan yang tidak diinginkan. (Untuk) sementara kami tutup dulu.”

Selama status gereja disegel, Pemkot menjanjikan bakal mencari solusi atas pelarangan kegiatan peribadatan di tiga gereja di Kota Jambi tersebut.

Menurut Liphan, Pemkot tengah memikirkan cara untuk menjamin agar jemaat tiga gereja tetap bisa beribadah.

Sementara itu, Husin Abdul Wahab, Ketua FKUB menganggap, langkah menutup tiga gereja sudah tepat demi menghindari konflik.

BACA JUGA: Komnas HAM: Intoleransi Tidak Boleh Kita Biarkan!

“(Kalau tidak ditutup), nanti akibatnya, sesuatu yang tidak kita harapkan,” katanya.

“Kalau tidak ditutup secepatnya, masyarakat bakal menutup sendiri. Kalau masyarakat menutup sendiri, kan heboh. Beritanya bisa sampai luar negeri,” ungkap Husin, seperti dikutip Kbr.

Katoliknews

Komentar