Sejumlah uskup di Filipina memperingatkan para imam untuk tidak ikut mencalonkan diri menjadi pejabat publik.

Peringatan tersebut disampaikan menjelang pembukaan pendaftaran pencalonan diri untuk pemilu Filipina tahun depan, yang dimulai pada pekan ini.

Seperti dilansir Ucanews.com, Mgr Buenaventura Famadico dari San Pablo mengatakan bahwa politik bukan bagian dari tugas imam.

“Mari kita berikan tugas melayani di pemerintahan kepada umat awam karena kalau kita yang melakukannya, itu artinya kita telah gagal dalam tugas kita,” kata Uskup Buenaventura.

“Tugas imam untuk menyebarkan firman Tuhan dan membimbing umat beriman,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Uskup Ruperto Santos dari Balanga. Ia mengatakan dirinya sama sekali tidak mengizinkan seorang pun dari para imam di keuskupannya untuk mencalonkan diri jadi pejabat publik.

“Saya pasti menentangnya, dan tidak akan pernah saya mengizinkan salah satu imam saya untuk mencalonkan diri. Seorang iman tidak dapat melayani dua tuan,” tegas Uskup Santos.

“Sebagai imam, kita sudah melayani rakyat, dan kita melayani tanpa tunjangan apa pun, tanpa hak istimewa atau kepentingan pribadi. Imam untuk dan hanya untuk Tuhan,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, para imam yang mencalonkan diri untuk jabatan publik sama dengan mengkhianati ‘panggilan ilahi’ mereka.

Lebih lanjut, Uskup Arturo Bastes dari Sorsogon mengatakan, hukum gereja tidak mengizinkan imam memasuki politik.

“Ini bertentangan dengan Hukum Kanonik,” katanya.

Di masa lalu, kata dia, ada imam memenangkan pemilihan, tetapi mereka meninggalkan imamat atau diskors dari tugas imamat.

Untuk diketahui, Pengajuan dokumen pencalonan di Filipina dimulai pada Mei 2019, pemilihan dimulai pada 11 Oktober dan akan berakhir pada 17 Oktober. (brvs)

Komentar