Kondisi salah satu Gereja di Sri Lanka yang dibom pada Minggu Paskah, 21 April 2019. (Foto: Ist)

Katoliknews.com – Sejumlah imam di Sri Lanka menggugat beberapa pejabat tinggi karena dianggap melalaikan tanggung jawabnya, padahal mereka bisa saja mengambil tindakan untuk mencegah serangan bom bunuh diri pada Minggu Paskah lalu.

Gugatan itu dilayangkan ke Mahkamah Agung dan menyasar 13 pejabat publik, demikian laporan Ucanews.com pada 6 Juni 2019.

Perdana Menteri, Ranil Wickremesinghe menjadi salah satu yang digugat dengan tuduhan utama “melalaikan tugas dan melanggar hak asasi manusia.”

Para imam meyakini, andai saja para pejabat tinggi negara tersebut bereaksi saat muncul informasi dari intelijen India bahwa ada rencana serangan teror dari kelompok ekstremis Islam, maka rangkaian bom bunuh diri pada Minggu Paskah, 21 April yang menyasar tiga gereja dan tiga hotel mewah bisa dicegah.

Teror oleh kelompok yang berafiliasi dengan ISIS itu menewaskan 253 orang dan melukai lebih dari 500 orang.

Pastor Ashok Stephen, seorang pengacara, mengatakan Gereja sedang mencari keadilan bagi para korban dan keluarga mereka yang berduka.

“Banyak orang yang telah dirampas hak hidupnya karena kelalaian dan kegagalan pemerintah dan pejabat tinggi keamanan, meskipun ada laporan dari dinas intelijen India yang memperingatkan mereka tentang serangan teror itu,” kata Pastor Stephen, direktur eksekutif Centre for Society and Religion.

Ia mengatakan, serangan brutal itu telah menyebabkan banyak anak yang kehilangan orangtuanya dan banyak orangtua harus menyaksikan kematian anak-anak mereka.

Selain Pastor Stephen, dua orang lain yang mengajukan gugatan itu adalah Pastor Sarath Iddamalgoda, ketua Janawaboda Kendraya – sebuah lembaga yang fokus pada pengembangan pemikiran kritis dan Pastor Sherard Jayawardena dari Gerakan Solidaritas Kristiani.

Pastor Iddamalgoda mengatakan, keluarga mereka yang terluka atau menjadi saksi serangan Minggu Paskah sangat trauma, yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih.

“Bangsa ini harus menghadapi sejumlah konsekuensi sosial dan ekonomi yang telah berdampak serius pada banyak komunitas,” kata Pastor Iddamalgoda.

Menurut gugatan mereka, sejalan dengan laporan media yang membuat tuduhan yang sama, Pemerintah India memperingatkan badan intelijen Sri Lanka pada 4 April dan 11 April bahwa ada kemungkinan serangan teror.

Pastor Iddamalgoda, mengutip Pasal 126 (4) dari konstitusi, mengatakan negara tidak hanya secara moral tetapi juga secara hukum terikat untuk memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarga mereka serta membayar ganti rugi untuk harta benda yang rusak. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here