Uskup Timika Kecam Keras Rencana Pemerintah Tarik Semua Guru PNS dari Sekolah Swasta

Mgr. Jhon Philip Saklil Pr: Kebijakan (penarikan guru PNS) ini sudah merupakan kejahatan kemanusiaan karena dampaknya pada pemenuhan hak dasar masyarakat yaitu pendidikan. Ini dapat dikatakan membunuh generasi Papua

Uskup Keuskupan Timika, Mgr Jhon Philip Saklil Pr memprotes keras kebijakan Pemerintah Kabupaten Mimika yang akan menarik guru-guru PNS dari sekolah swast. (Foto: Seputarpapua.com)

Katoliknews.co  Uskup Timika, Mgr Jhon Philip Saklil Pr menyampaikan protes keras terkait rencana pemerintah yang menarik semua guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sekolah-sekolah swasta.

“Dengan menghentikan bantuan dan menarik guru-guru PNS, maka banyak sekolah swasta akan ditutup,” kata Uskup Saklil dalam konferensi pers di Kantor Keuskupan Timika, Senin, 15 Juli 2019.

Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jeni O Usmani yang mengatakan akan menarik guru-guru PNS dari sekolah swasta di Mimika pada tahun ajaran baru 2019.

Ia beralasan,  guru PNS digaji oleh pemerintah sehingga wajib mengabdi atau mengajar di sekolah negeri. Disamping itu, kata Jeni, sekolah negeri masih kekurangan guru.

“Mereka (guru PNS) digaji oleh pemerintah sehingga harus bekerja pada instansi pemerintah. Masa bekerja di swasta baru yang gaji pemerintah,” ungkap Jeni seperti dikutip Seputarpapua.com, Sabtu, 13 Juli.

Mgr Saklil menyayangkan pernyataan Kadis Jeni.

“Saya khawatir jika guru-guru PNS ditarik dari swasta, maka tidak ada proses belajar mengajar, khususnya di kantong-kantong masyarakat lokal di luar perkotaan,” kata Uskup.

Ia menjelaskan, Gereja Katolik memiliki kurang lebih 50 sekolah jenjang SD hingga SMA di Mimika dikelola Keuskupan Timika melalui Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK), dengan total lebih dari 15 ribu siswa dan terdapat 88 guru berstatus PNS yang bekerja di sekolah-sekolah itu.

Menurut Uskup, dampak terbesar akan dirasakan sekolah-sekolah swasta di luar kota apabila kebijakan penarikan guru PNS dilakukan.

Padahal, kata dia, hampir 99 persen siswa di sekolah pedalaman dan pesisir merupakan generasi orang asli Papua.

“Kebijakan (penarikan guru PNS) ini sudah merupakan kejahatan kemanusiaan karena dampaknya pada pemenuhan hak dasar masyarakat yaitu pendidikan. Ini dapat dikatakan membunuh generasi Papua,” tandas Uskup Saklil.

Ia mengakui, YPPK belum mampu untuk mandiri membiayai segala kebutuhan pengelolaan pendidikan atas berbagai dinamika Papua khususnya di Mimika. 

Gereja Katolik, kata dia, perintis pendidikan di tanah Papua sejak 1927 dan sebelum Papua bergabung dengan Indonesia.

Gereja, lanjutnya, sadar betul atas kebutuhan dasar masyarakat akan pendidikan harus terpenuhi, sehingga selama ini didukung oleh pemerintah. 

“Maka itu, saya dengan ini menyatakan kekecewaan atas pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Mimika dan sekaligus saya juga kecewa atas kebijakan negara, pemerintah, atas tanah Papua khususnya di dunia pendidikan,” sesalnya. 

Uskup mengatakan, dirinya setuju jika pernyataan Kadis Pendidikan Mimika mewakili pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, sejauh negara telah siap bertanggung jawab atas pendidikan anak bangsa. 

“Pertanyaan saya, apakah pemerintah telah siap mengakomodir sekolah bagi ribuan anak didik. Mengapa pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan resmi, dan secara bertahap, serta membuat kesepakatan dengan para pengelola sekolah swasta, atau pihak lain, lalu mengambil alih atau bertanggung jawab atas keselamatan generasi bangsa,” katanya.

Apabila pernyataan Kadis Pendidikan Mimika adalah kebijakan pribadi, kata Uskup, maka sudah sepantasnya digugat karena telah dengan sengaja merongrong wibawa negara dan membodohi generasi. 

“(Hal itu) tidak sesuai dengan semangat mencerdaskan anak bangsa yang tertuang dalam UUD 1945,” kata Uskup. 

“Selama ini kami lembaga keagamaan dan swasta lain, ikut bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan karena pemerintah belum siap mengakomodir pendidikan bagi semua anak-anak bangsa,” sambungnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah membantu sarana dan guru-guru PNS di sekolah, karena pemerintah tahu bahwa sekolah swasta di Papua khususnya di kantong-kantong masyarakat lokal terisolir, tidak mampu membiayai diri sendiri. 

Ia juga mempertanyakan, apakah pemerintah telah membatalkan peraturan bersama Menteri Pendidikan, Menteri PAN-RB, dan Menteri Agama tahun 2014 tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil di sekolah swasta, atau madrasah yang diselenggarakan masyarakat, dan memberikan dukungan biaya bagi yang tidak berdaya.

Selain itu, kata dia, apakah pemerintah juga telah membatalkan UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua Pasal 56 tentang pengakuan dan penghargaan, serta memberi dukungan atas pendidikan di Provinsi Papua yang telah lama diselenggarakan oleh lembaga keagamaan sebelum Papua bergabung dalam NKRI, dan telah berhasil mendidik generasi Papua dalam sejarah.

Kadis Jeni mengklaim telah mengeluarkan Surat Keputusan untuk menarik semua guru yang berstatus PNS yang selama ini mengajar di sekolah swasta. 

Ia bahkan memastikan sebelum tahun ajaran baru bergulir seluruh guru PNS telah ditarik dan didistribusikan ke sekolah negeri. 

“Saya pastikan sebelum masuk tahun ajaran baru, semua guru PNS yang bekerja di sekolah swasta sudah ditarik secara keseluruhan untuk ditempatkan ke sekolah-sekokah negeri,” ungkapnya

Lanjut Jeni, hal ini dilakukan karena ingin memberikan pelayanan yang baik kepada anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri. 

Jeni berasalan, sesuai Permendikbud tentang Syarat Pendirian Sekolah, terkait sarana prasarana dan guru harus disiapkan oleh yayasan bukan pemerintah, kecuali yayasan itu tidak bisa dan masyarakat tidak terlayani baru pemerintah mempunyai kewajiban untuk turun tangan. 

Jeni menyadari banyak pihak akan mengkritisi apa yang dilakukan Dinas Pendidikan, namun ia meminta masyarakat paham karena ini merupakan aturan yang harus diterapkan atau dilaksanakan.

“Di Jawa sudah tidak ada guru PNS yang ditempatkan di sekolah swasta lagi. Jadi semua harus dievaluasi termasuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kita tidak bisa bekerja seenaknya, ada aturan yang mengikat,” jelasnya.