Bupati Bantul, Suharsono. (Foto: Medcom.id)

Katoliknews.com – Suharsono, Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta mencabut lagi izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sedayu yang baru-baru ini diterbitkan.

Pembatalan dilakukan tertanggal Jumat, 26 Juli 2019, demikian laporan Medcom.id, lewat Keputusan Bupati Bantul Nomor 345 Tahun 2019.

Keputusan itu menganulir IMB gereja tersebut yang nomor registernya 0116/DMPT/212/1/2019.

Ia menjelaskan Senin, 29 Juli, langkah itu dilakukan “karena ada unsur tidak terpenuhi secara hukum.”

Pihaknya, kata dia, sudah melakukan penyelidikan sebelum membatalkan IMB gereja dan dari penyelidikan, proses pengurusan IMB dianggap tak sesuai. 

“Yang jelas kita sesuai aturan hukum. Bukan saya cabut, terus saya black list, tidak,” katanya.

Ia menyatakan, pihak Gereja perlu melengkapi syarat yang kurang, lalu mengajukan lagi.

“Penuhi aturan-aturan yang berlaku,” jelas dia.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul, Bambang Guritno, menjelaskan, pencabutan IMB itu mengacu pada keputusan bersama (SKB) SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006, yang mengatur tentang tata cara pendirian atau memproses IMB tempat ibadah.

“Pasal 28 menyebutkan apabila tempatnya ibadah didirikan sebelum 2006 dan secara nyata permanen digunakan terus-menerus maka pemerintah kabupaten dalam hal ini pak bupati diminta memfasilitasi IMB,” tutur dia.

Selain itu, kata Bambang, keputusan juga berdasarkan didasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang fasilitasi rumah ibadah yang berdiri sebelum 2006.

Bambang mengatakan, salah satu unsur penyebab pencabutan IMB karena rumah ibadah itu tak digunakan terus-menerus.

Selain itu, gereja tersebut dianggap tak memenuhi unsur karena menyatu dengan bangunan tempat tinggal, hal yang bertentangan tidak sesuai dengan dua ketentuan lain, yaitu bercirikan tempat ibadah dan memiliki nilai sejarah.

Setelah dilakukan klarifikasi, kata dia, dapat dibuktikan menurut kesaksian masyarakat bahwa gereja itu “ tidak digunakan terus-menerus.” 

Sementara Juru bicara GPdI Sedayu, Agnes Dwi Rusjiati berharap bupati masih meninjau surat pencabutan IMB itu.

Ia mengaku sudah menyampaikan sejumlah persoalan dan latar belakang pendirian gereja, juga adanya perbedaan GPdI dengan gereja lain, seperti Gereja Kristen Jawa (GKJ) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI).

“GPdI adalah denominasi Kristen Protestan yang sangat beragam, memiliki ciri-ciri yang berbeda, termasuk gereja-gereja rintisan yang dianggap seperti menyatu dengan rumah dan sebagainya,” katanya.

“Harus ada persepsi yang kita samakan lebih dahulu,” ungkap Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) DIY ini.