Mgr Broderick Pabillo, Uskup Auksilier Keuskupan Manila di Filipina. (Foto: CBCP News)

Katoliknews.com – Mgr Broderick Pabillo, Uskup Auksilier Keuskupan Manila di Filipina menyampaikan otokritik terhadap rekannya sesama uskup, juga imam dan umat awam, yang ia nilai lebih banyak mengambil sikap diam terhadap kasus pembunuhan selama beberapa pekan terakhir.

Ia mengatakan, hanya sedikit dari uskup di negara mayoritas Katolik itu yang bersuara, yaitu yang domba-dombanya terkena dampak langsung.

Dengan berdiam diri, kata dia, “kita berpihak pada para penyerang [dan] kita memberi mereka kebebasan untuk melanjutkan serangan dan kebohongan mereka.”

“[Karena] kita membolehkan mereka bebas untuk melakukan kesalahan sekali, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya lagi kepada orang lain, dan kemudian ke orang lain lagi,” katanya.

Sebagaimana dilansir ucanews.com, pernyataan Uskup Pabillo yang disampaikan pada Senin, 12 Agustus terkait dengan gelombang kekerasan yang terjadi di Pulau Negros, Filipina tengah.

Setidaknya 15 orang tewas oleh orang-orang bersenjata di Provinsi Oriental Negros bulan lalu, menyusul kematian empat polisi dalam sebuah penyergapan.

Uskup Pabillo mencatat bahwa ada “teriakan dari empat uskup Katolik dan uskup lain dari denominasi Kristen lain di Negros untuk menghentikan penumpahan darah yang tak berkesudahan ini.”

“Tetapi mengapa para uskup dari keuskupan lain diam?” tanyanya. “Apakah kita harus menunggu pembunuhan menyebar ke keuskupan lain?”

Saat ini, sedang dilakukan penyelidikan terhadap insiden itu.

Ia mengatakan penyelidikan tidak bisa begitu saja diserahkan kepada pihak berwenang, terutama tentara dan polisi yang terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Uskup Pabillo mengatakan bahwa bahkan dalam perang pemerintah melawan narkotika, orang-orang yang dibunuh bisa saja diselamatkan jika saja banyak orang ikut bersuara.

Para pembela hak asasi manusia menyatakan, lebih dari 20.000 orang yang diduga pengguna dan pengedar narkoba telah terbunuh dalam “perang melawan narkoba” yang dilancarkan oleh Presiden Rodrigo Duterte.

Ia juga menyesalkan sikap diam publik terhadap kasus yang kini dihadapi beberapa orang yang kritis terhadap Duterte, termasuk beberapa uskup dan imam. Mereka yang dituduh melakukan penghasutan sedang menghadapi proses hukum.

“Kita semua tahu bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Kita semua tahu bahwa itu adalah pelecehan hukum. Kita semua tahu bahwa itu adalah taktik untuk menakuti para pengkritik pemerintah,” kata Uskup Pabillo.

“Mengapapara pemimpin gereja lain, akademisi, dan umat awam pada umumnya diam. Apakah kita harus menunggu sampai pelanggaran yang sama terjadi kepada kita?”

“Diam bukan pilihan,” katanya.

“Kita harus bicara – dan sekarang! Belalah yang tidak bersalah. Kecam agresi. Sebut tuduhan-tudingan itu apa adanya – sebagai dusta!” lanjut Uskup Pabillo.

Empat uskup yang dituduh melakukan penghasutan adalah, Uskup Emeritus, Mgr Teodoro Bacani; Uskup Cubao, Mgr Honao Ongtioco; Uskup Kalookan, Mgr Pablo Virgilio David dan Uskup Agung Lingayen-Dagupan, Mgr Socrates Villegas.

Yang juga dituduh adalah Bruder Armin Luistro, Pastor Flaviano Villanueva SVD, Pastor Albert Alejo SJ dan Pastor Robert Reyes.

Tuduhan bermula dari video yang beredar di beberapa platform media sosial awal tahun ini yang menghubungkan Duterte dan keluarganya dengan perdagangan narkoba ilegal.

Seseorang yang disebut sebagai Joemel Advincula mengklaim dalam sebuah video dan di sebuah media briefing bahwa putra Duterte, Paolo Duterte, dan pembantu presiden Bong Go terlibat dalam sindikat narkoba. Namun, berminggu-minggu kemudian, Advincula dihadirkan oleh polisi kepada media di mana ia mengklaim kelompok oposisi dan beberapa orang gereja berada di belakang persekongkolan untuk menggulingkan presiden.

Dalam sebuah pernyataan yang diajukan ke pengadilan, Advincula menyebut para uskup  itu sebagai bagian dari “kelompok bayangan” yang diduga memberi dukungan keuangan, logistik, keamanan dan akomodasi untuk persekongkolan melawan presiden.