Komisi Pendidikan Keuskupan Malang Gelar Workshop Terkait Hukum Ketenagakerjaan

Tim Hukum Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta sedang memberikan materi dalam workshop terkait ketenagakerjaan yang digelar oleh Komisi Pendidikan Keuskupan Malang. (Foto: Malang Post)

Katoliknews.com – Penyelenggara sekolah-sekolah Katolik di Keuskupan Malang mengikuti  workshop selama tiga hari hingga Minggu, 25 Agustus 2019, yang membahas khusus tentang hukum ketenagakerjaan.

Acara ini diinisiasi oleh Komisi Pendidikan (Komdik) Keuskupan Malang.

Tiga hal penting yang dibahas dalam workshop tersebut, antara lain tentang peraturan kerja, peraturan kerja bersama, dan peraturan lembaga, demikian menurut laporan Malang Post.

Ketua Komdik Keuskupan Malang, Fr Monfoort Merek BHK mengatakan, tiga hal tersebut dibahas tuntas dengan mengacu pada  UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Dengan mengetahui aturan yang sesuai dengan aturan pemerintah, setiap orang bisa bekerja dengan hati,” katanya.

Dosen Universitas Wisnuwardhana ini menyatakan, selama ini banyak sekolah yang baru mengetahui aturan setelah terjadi masalah.

Para pemateri berasalh dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang, Tim Hukum MPK Keuskupan Agung Jakarta dan dari Komdik Keuskupan Malang sendiri.

Hari pertama materi disampaikan oleh Mochamad Damhudi dan Muji Rahayu  dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang, yang mensosialisasikan UU Ketenagakerjaan. Sesi ini dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta.

Di hari kedua, materi dipaparkan oleh B. Woeryono dan J. Doddy Priambodo dari Tim Hukum MPK Keuskupan Agung Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Woeryono menjelaskan sistem pembuatan dan strategi dalam penyusunan buku pedoman kerja sesuai dengan aturan Disnaker. 

Selain itu, ia juga menjelaskan tentang penerapan buku pedoman kerja yang telah disusun.

Woeryono mengatakan, hukum ketenagakerjaan penting diketahui untuk setiap lembaga dan instansi.

Menurutnya banyak lembaga yang belum mengerti akan aturan tersebut. Sehingga dampaknya sangat besar terhadap ketentraman dan kesejahteraan banyak orang.

“Akhirnya kita sadari bersama betapa pentingnya kepastian hukum baik bagi pekerja maupun pemberi kerja,” katanya.

Dan, bagi lembaga pendidikan, kata dia, peraturan tersebut menjadi lebih penting, sebagai lembaga pencetak generasi bangsa, maka harus ada wadah hukum yang melindungi hak setiap karyawan dan pegawai di lembaga pendidikan. 

“Kalau kami lihat buku pedoman kerja mereka sudah bagus, hanya saja perlu peletakan yang tepat, mana yang perlu mendapatkan fokus dan tidak,” tuturnya.

Menurut pria yang juga HRD Advisor  PT. Kanefusa Indonesia ini, kebijakan yang dibangun atas dasar sifat murah hati kadang menjadi bumerang. 

Di masa yang akan datang bisa jadi kebijakan tersebut akan menyengsarakan lembaga. 

“Maka semuanya harus dibangun dengan aturan dan komunikasi yang baik dengan pekerja. Sebab, ini sudah berdasarkan pengalaman empiris bukan teoritis,” imbuhnya.

Di hari kedua juga ada sesi sharing pengalaman oleh Ketua III Pengurus Yayasan Dhira Bhakti, Sr. Mariana Ita Batmomolin, OSU tentang aturan ketenagakerjaan di sebuah yayasan. 

Sharing ini dinilai penting sebagai gambaran bagi peserta workshop untuk mengambil keputusan.

Sementara itu, materi workshop di hari terakhir yang dipandu oleh Komdik Keuskupan Malang, lebih kepada rencana tindak lanjut setelah digelarnya workshop.