Kelompok Katolik dan Sejumlah LSM Dirikan Posko Pengaduan Korban Kekerasan di Papua

Para anggota koalisi, Harianto (HMI), Baguma (BUK), Sam Awom (Kontras Papua), Yuli (ELSHAM PAPUA), Yuliana (SKPC Fransiskan) dan Ocha (ALDP) hadir dalam peluncuran posko, Senin, 9 September 2019. (Foto: Ist)

Beberapa organisasi Katolik ikut bergabung dengan sejumlah lembaga sipil membentuk sebuah posko bersama untuk mendata warga Papua yang menjadi korban kekerasan setidaknya selama hampir tiga pekan terakhir.

Posko pengaduan tersebut yang dibuka Senin, 9 September 2019 berada di kantor firma hukum AHIMSA di Jl. Raya Sentani, Padang Bulan – Abepura dengan Hotline 081247940004.

Beberapa organisasi Katolik yang bergabung antara lain Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Fransiskan Papua, Pehimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Pemuda Katolik.

Mereka bergaung dengan organisasli lain dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) GKI di Tanah Papua, LBH Papua, Tim Kerja CEDAW PAPUA, Elsham Papua, Walhi Papua, YALI Papua, PBH Cendrawasih, HMI Papua, GMKI, TIKI Papua dan Bersatu Untuk Kebenaran (BUK).

Dalam keterangan tertulis yang diperoleh katoliknew.com, mereka menyatakan, inisiatif ini dilakukan setelah mendapatkan laporan maraknya intimidasi dan penutupan akses terhadap keluarga korban yang ingin mendapatkan informasi dan kejelasan terkait anggota keluarga mereka yang menjadi korban selama aksi kekerasan terjadi di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat.

“Kami menghimbau para keluarga korban untuk melaporkan jika ada anggota keluarga mereka yang belum diketahui keberadaannya, termasuk korban luka-luka, salah tangkap dan mereka yang mengalami trauma sejak aksi kekerasan terjadi,” kata Baguma dari BUK.

Mereka menyatakan, upaya ini salah satunya dilakukan untuk mengimbangi informasi sepihak dari pihak aparat keamanan maupun pemerintah terkait adanya korban kekerasan di tanah Papua.

Informasi terkait korban, kata mereka, juga semakin simpang siur akibat kebijakan pembatasan dan pemutusan akses internet di tanah Papua yang dilakukan oleh pemerintah.

Mereka menyebut, pada 1 September pihak kepolisian telah mengeluarkan data dengan sangat rinci terkait kerusakan dan kerugian material akibat aksi unjuk rasa pada 29 Agustus di Jayapura.

Anehnya, kata mereka, informasi mengenai korban luka-luka dan meninggal tidak disampaikan dalam pengumuman tersebut, sementara Koalisi Masyarkat Sipil Papua telah menerima informasi tentang adanya korban luka maupun jiwa dari warga sipil dalam peristiwa yang terjadi di Jayapura.

Di satu sisi, mereka menilai, aparat keamanan agresif melakukan penangkapan-penangkapan di sejumlah daerah di Papua terhadap mereka yang diduga sebagai provokator perusakan dan dituduh sebagai dalang dari peristiwa kekerasan di tanah Papua.

“Publik berhak untuk tahu terkait apa yang sebenarnya terjadi di Papua selama tiga minggu terakhir. Monopoli informasi yang dilakukan oleh pemerintah disertai dengan pembatasan akses bagi keluarga koban merupakan tindakan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak atas informasi. Belum lagi pelayanan sosial di Jayapura juga terganggu karenanya,” kata Yuliana dari ELSHAM Papua.

Ia juga menyatakan “sangat kecewa atas pernyataan dari Menkopolhukam Wiranto yang mengatakan bahwa terserah pemerintah apakah mau mengumumkan jumlah korban jiwa atau tidak.”

“Tidak adanya transparansi dari pemerintah terkait jumlah korban luka maupun jiwa baik dari peristiwa di Jayapura maupun di Deiyai dan beberapa kota lainnya di Papua menunjukkan bahwa pemerintah terkesan secara sengaja melakukan praktek-praktek diskriminasi terhadap korban dan keluarga korban di Papua,” kata Sam Awom  kordinator KontraS Papua.

“Terkesan pemerintah lebih peduli pada kerusakan meteril ketimbang keadilan bagi korban luka dan meninggal. Ini menjadi deret panjang impunitas bagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang serius, seperti perampasan hak hidup, di Tanah Papua,” lanjutnya.

Organisasi-organisasi HAM di Papua, nasional, dan internasional, kata mereka, telah berulang kali menyerukan adanya investigasi independen, imparsial, dan efektif atas kasus-kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum demi terwujudnya keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat luas.

Ketiadaan investigasi independen, imparsial, dan efektif ini, jelas mereka, merupakan sumber impunitas dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum di Papua.

Koalisi Masyarakat Sipil Papua juga mendapatkan laporan terkait adanya korban jiwa dan luka-luka yang saat ini masih berada di beberapa rumah sakit di Jayapura dan Deiyai. Namun, keluarga, jurnalis maupun pekerja kemanusiaan tidak diberikan akses untuk melihat langsung korban.

“Pembatasan akses bagi keluarga korban adalah bentuk pelanggaran HAM dan pemerintah dan aparat harus membuka akses bagi keluarga korban, para jurnalis, dan pekerja kemanusiaan,” kata Yuliana Langowuyo dari SKPKC Fransiskan Papua.

Mereka menyatakan, walaupun jumlah korban belum diumumkan secara resmi oleh kepolisian dan pemerintah, Kapolri Jendral Tito Karnavian bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah mengunjungi tiga keluarga korban tewas akibat insiden kekerasan di Jayapura.

Sayangnya, tambah mereka, upaya ini tidak dilanjutkan dengan suatu komitmen publik untuk upaya pengungkapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku terkait.

Koalisi berharap dengan dibukanya posko pengaduan ini, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengungkapan kebenaran dengan memberikan data dan informasi terkait anggota keluarga mereka yang menjadi korban kekerasan.

“Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa  betapapun sistematisnya upaya pemutusan akses informasi yang dilakukannya, publik selalu menpunyai cara untuk  mengungkapkan keadilan dengan caranya sendiri”, kata Haryanto ketua HMI cabang Jayapura.

Koalisi Masyarakat Sipil Papua menemukan bentuk pelanggaran HAM lainnya terhadap salah satu keluarga korban meninggal di Jayapura.

Keluarga salah satu korban meninggal tidak diberi kesempatan untuk melihat jenazah korban. Keluarga korban hanya bisa menjemput jenazah korban yang disimpan di dalam peti mati dan keluarga korban tidak diberi kesempatan untuk membuka peti tersebut.

Posko pengaduan ini dibentuk agar para pembela HAM dan publik bisa menghasilkan narasi alternatif untuk pengungkapan kebenaran yang komprehensif atas apa yang terjadi di Papua, khususnya di Jayapura, dalam beberapa minggu terakhir ini.

“Kami juga menghimbau kepada berbagai pihak termasuk institusi-institusi keagamaan serta asrama-asrama mahasiswa untuk membuka posko pengaduan bagi keluarga korban. Hal ini penting untuk memperkuat upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban,” kata Anum Siregar dari ALDP