Penangkapan Pastor dan Katekis di India Dituding Karena Motif Politik

Ilustrasi. (Umat Katolik di India)

Pihak Gereja Katolik di India menuding penangkapan seorang pastor dan seorang katekis dengan tuduhan merampas tanah warga suku dan terlibat dalam upaya konversi agama secara paksa, memiliki motif politik.

Sebagaimana dilaporkan, ucanews.com Pastor  V.J. Binoy dan Munna Hansda, katekis yang bekerja di daerah misi Rajadah di distrik Godda, Negara Bagian Jharkhand –  di bawah Keuskupan Bhagalpur -, ditangkap setelah pengaduan dari seorang penduduk desa pada 7 September.

Dua warga desa, Rameshwar Thakur dan Charlis Hansda juga mendapat tuduhan yang sama tetapi dilaporkan melarikan diri.

Keempatnya dituduh melanggar undang-undang anti-konversi negara bagian timur itu, yang melarang konversi agama melalui bujukan atau paksaan dan tanpa memberi tahu otoritas pemerintah.

Mereka juga didakwa dengan beberapa pelanggaran KUHP India termasuk intimidasi terhadap para penduduk desa, melecehkan atau mencemari tempat-tempat ibadah dan sengaja  menciptakan rasa marah agama lain.

Para pemimpin Gereja mengatakan tuduhan dan penangkapan itu adalah langkah politik.

“Ini adalah kampanye yang bermotivasi politik terhadap kami karena membantu orang miskin dan  buta huruf di wilayah itu,” kata Pastor N. Thomas, wakil vikjen Keuskupan Bhagalpur.

Pada 6 September pagi, polisi mendatangi kediaman Pastor Binoy dan koleganya Pastor Arun Vincent, meminta mereka ke kantor polisi.

Namun, setibanya di kantor, Pastor Vincent diminta pulang.

Polisi juga kemudian menangkap katekis Hansda. Setelah menahan keduanya selama sehari semalam, polisi membawa mereka ke pejabat tinggi keesokan harinya.

Mereka pun diinterogasi dan dituduh merampas tanah orang-orang suku yang dilindungi dan membujuk orang untuk pindah agama menjadi Kristen.

Pastor Thomas mengatakan kasus ini adalah bentuk “konspirasi yang diatur dengan baik” karena pihak yang melapor, Luckram Besra sempat bekerja dengan imam itu sampai 10 hari sebelumnya.

Sembilan tahun  lalu, misi menerima 35 hektar tanah dari 20 orang untuk membangun sebuah gereja dan sekolah dasar.

Sekitar tujuh hektar tanah berasal dari Besra.

Bersa, yang bekerja di Assam pada waktu itu, keberatan dengan kesepakatan itu ketika dia kembali beberapa tahun kemudian.

Pastor Thomas mengatakan, karena hal itu, “kami secara sukarela telah mengembalikan tiga hektar kepadanya.”

Dia juga mulai bekerja dengan misi dan sekarang “kami dituduh mengambil tanah mereka.”

Kami memiliki semua dokumen sumbangan yang sah,” kata Pastor Thomas.

UU Agraria di Jharkhand melarang orang non-suku membeli tanah orang suku.

UU itu diberlakukan untuk melindungi tanah orang-orang suku yang tidak berpendidikan dan mudah tertipu.

Para pemimpin Gereja mengatakan pemerintah negara bagian itu, yang berada di bawah Partai Bharatiya Janata yang pro-Hindu, mulai menargetkan orang-orang Kristen setelah warga suku yang dibantu oleh kelompok-kelompok Gereja menggelar protes, yang membuat pemerintah batal mengubah undang-undang pertanahan.

Perubahan undang-undang itu membolehkan pemerintah mengambil alih tanah suku untuk perusahaan besar.

Pastor Thomas mengatakan kepada ucanews.com pada 9 September bahwa ia yakin pastor dan katekis itu akan mendapat jaminan pembebasan pekan ini.

Orang suku adalah 16 persen dari 32 juta penduduk  di Jharkhand. Negara bagian ini memiliki sekitar 1,3 juta orang Kristen atau 4,3 persen dari populasi.