Agar Tidak Jadi ‘Virus’ Bagi Masyarakat, Pemerintah Tidak Memulangkan Warga eks ISIS

Puluhan orang, di antaranya anak-anak dan kaum perempuan, yang mengaku WNI itu ditemukan berada di antara ribuan petempur asing ISIS, yang saat ini berada di kamp pengungsi di Al-Hol, Suriah timur. (Foto: BBC)

Katoliknews.com – Rapat Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri pada Selasa, 11 Februari 2020 memutuskan bahwa warga asal Indonesia yang sebelumnya bergabung dengan ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri tidak akan dipulangkan.

“Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia,” kata Menko Polhukam, Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, di tengah polemik tajam di masyarakat terkait keberadaan WNI eks petempur ISIS yang minta dipulangkan ke Indonesia.

Ia menjelaskan, ada 689 WNI yang berada di Suriah dan Turki, yang merupakan teroris lintas batas atau FTF.

Mahfud mengatakan, pemerintah tidak ingin mereka menjadi ‘virus’ bagi warga Indonesia.

“Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman,” katanya.


Walaupun demikian, menurutnya, pemerintah Indonesia akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat terorisme atau pernah bergabung dengan ISIS.

Menurut laporan media, kebanyakan warga yangg ingin kembali adalah perempuan dan anak-anak setelah suami dan ayah mereka telah terbunuh dalam perang atau dipenjara di Irak dan Suriah.

Istri dan anak-anak pejuang yang mati menghadapi masa depan yang tidak pasti di kamp-kamp Suriah setelah kekalahan kelompok ISIS tahun lalu.

Ketika ditanya wartawan apakah hal itu termasuk anak-anak yang diajak oleh orang tuanya ke Suriah, Mahfud mengatakan, “Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan case by case (kasus per kasus), apakah anak itu di sana ada orang tuanya atu tidak.”

Sementara terkait kemungkinan anak-anak itu pernah terlibat dalam pelatihan militer ISIS di Suriah, ia mengatakan, itulah sebabnya pemerintah akan mempertimbangkan dengan menilik kasus per kasus.

Mahfud juga mengatakan, rapat itu tidak membahas apakah warga yang berangkat ke Suriah dan bergabung dengan kelompok militan ISIS masih dianggap sebagai WNI atau tidak.

“Pokoknya tidak boleh pulang, karena maksudnya untuk menjamin rasa aman kepada seluruh rakyat yang ada di sini,” kata Mahfud.

“Kan tidak aman kalau ada teroris yang dipulangkan, sehingga tidak ada rencana pemerintah untuk memulangkan, tapi bersama dengan itu akan kita cari data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang tersebut,” jelasnya.

Di hadapan wartawan, Mahfud kemudian mengungkapkan bahwa ada 689 orang WNI yang diduga bergabung dengan ISIS di Suriah atau Irak, dengan merujuk pada data CIA.

“Yang ada data CIA, 689 orang, 228 orang teridentifikasi, dan sisanya 401 orang tidak teridentifikasi, atau (tidak) lengkap identitasnya,” ungkap Mahfud.