Buka Suara Soal Kasus Gereja di Karimun, Jokowi Perintahkan Menkopolhukam dan Kapori Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Presiden Joko Widodo. (Foto: Ist)

Katoliknews.com – Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait polemik yang dihadapi Gereja  Paroki Santo Joseph di Tanjungbalai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Ia menyebut upaya penolakan oleh sekelompok warga terhadap renovasi gereja itu sebagai sebuah intoleransi yang mesti ditindak tegas.

“Ini masalah intoleransi. Saya kira sudah berkali kali saya sampaikan bahwa konstitusi kita menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat seusai kepercayaannya,” kata Jokowi di istana negara, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

“Jelas konstitusi kita berikan payung kepada seluruh rakyat,” tambahnya.

Ia memastikan bahwa negara menjamin kebebasan beragama.

Ia pun mengaku sudah memerintahkan Menkopolhukam, Mahfud MD dan Kapolri, Jenderal Idham Azis untuk menjamin terlaksananya kebebasan beribadah dan menindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu.

“Saya perintahkan Menkopolhukam dan Kapolri (agar) tegas. Ini harus diselesaikan,” katanya.

“Jangan sampai intoleransi itu ada,” tambah Jokowi.

Ia mengatakan, mestinya pemerintah daerah bisa menyelesaikan masalah di Karimun. Sayangnya, kata dia, tidak ada langkah yang diambil pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam kesempatan yang sama ia juga menyebut masalah yang dihadapi masjid di Minahasa Utara, yang sempat ditentang oleh masyarakat setempat.

“(Masalah gereja di Karimun dan masjid di Minahasa Utara) harus dirampungkan karena jadi preseden yang tidak baik dan bisa menjalar ke daerah lain,” tutupnya.

Pembangunan bangunan baru Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, terpaksa dihentikan karena penerbitan izin mendirikan bangunannya digugat oleh sekelompok warga.

Nasib kelanjutan pembangunannya baru bisa diputuskan setelah ada putusan pengadilan. Warga juga sempat menghendaki gereja tersebut direlokasi dan bangunan lama dijadikan cagar budaya.

Pada 6 Februari lalu, situasi sempat memanas ketika umat berusaha memulai pembongkaran bangunan lama. Massa yang menolak kemudian menggeruduk lokasi, yang memaksa pastor paroki diamankan di kantor polisi dan baru kembali ke pastoran pada malam hari.