Temui  Wakil Menteri Agama, Pemuda Katolik Bahasa Masalah Gereja di Karimun

Pengurus Pusat Pemuda Katolik bertemu dengan Wakil Mentri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi pada Rabu, 12 Februari 2020 dan membahas sejumlah masalah, termasuk polemik Gereja St Joseph Tanjungbalai, Karimun. (Foto: PP Pemuda Katolik)

Katoliknews.comPengurus Pusat Pemuda Katolik menemui Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi pada pekan ini dan membahas sejumlah persoalan yang dialami umat Katolik, terutama terkait polemik yang dihadapi Paroki St Joseph Tangjungbalai, Kabupaten Karimun.

Dalam pertemuan pada Rabu, 12 Februari 2020 itu, hadir Ketum PP Pemuda Katolik,  Karolin Margret Natasa; Wasekjend PP Pemuda Katolik yang juga Ketua Komda DKI Jakarta Bondan Wicaksono; Ketua Lembaga Hubungan Antar Alumni PP Pemuda Katolik Alfonsus Beo Say dan Ketua Komcab Kabupaten Karimun, Vadarones Purba.

Dalam keterangan pers yang diterima Katoliknews.com, mereka menyebut pertemuan itu berlangsung dalam suasana hangat yang merupakan “simbol kemitraan yang positif dalam menghadapi dan mengatasi bersama isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat dan bangsa.”

Dalam pembicaraan, Karolin yang juga Bupati Landak menyatakan, PP Pemuda Katolik memiliki perhatian yang serius terhadap penyelesaian polemik Gereja St Joseph yang bisa diterima oleh berbagai pihak

“Pemuda Katolik juga telah melakukan pendampingan terkait proses pembangunan gereja tersebut melalui para kader dan Pengurus Komisariat Cabang Kabupaten Karimun Komda Kepulauan Riau,” katanya.

Ia menekankan bahwa Pemuda Katolik bersikap tegas menolak adanya gerakan intoleransi yang ada di Karimun dan juga berbagai daerah lain di seluruh indonesia yang dapat memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Negara harus hadir dan konstitusi menjamin adanya kebebasan dalam hidup beragama,” katanya.

Merespon hal itu, Wamen Zainut menyatakan berterima kasih atas kunjungan persaudaraan tersebut.

Ia menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk “memiliki perhatian yang serius terhadap penyelesaian yang dapat diterima para pihak yang bertentangan.”

“Kami terus melakukan mediasi yang intensif demi memperoleh titik temu setiap perbedaan, sambil tetap menghormati proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sedang berjalan,” katanya.

“Sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), saya juga akan berupaya mensinergikan dan mendorong keterlibatan yang positif dari MUI Provinsi Kepri dalam penyelesaian permasalahan ini,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan problematika hubungan antarumat beragama yang memang sensitif, karena beragamnya karakter pemeluk agama di setiap agama, serta bervariasinya distribusi pemeluk agama di Indonesia yang menimbulkan adanya minoritas dan mayoritas di suatu daerah.

“Apa yang dialami mayoritas pemeluk suatu agama di daerah tertentu kadang dialami pula saat mereka menjadi minoritas di daerah lain. Begitu juga sebaliknya,” katanya.

Polemik Gereja di Karimun telah ikut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataan pada 12 Februari, ia meminta Menkopolhukam, Mahfud MD dan Kapolri, Idham Azis untuk bertindak tegas pada kelompok intoleran dan memastikan adanya jaminan kebebasan beragama bagi semua warga.

BACA: Buka Suara Soal Kasus Gereja di Karimun, Jokowi Perintahkan Menkopolhukam dan Kapori Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Upaya Gereja St Joseph merenovasi bangunan gereja, yang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya diperoleh Oktober tahun lalu belum bisa terlaksana karena adanya gugatan di PTUN dan aksi unjuk rasa berkali-kali oleh kelompok masyarakat.

Pada 6 Februari lalu, karena situasi yang tidak kondusif, pastor paroki dan dua orang pengurus gereja sempat diamankan di kantor polisi demi menghindari konflik dengan massa yang mendatangi gereja.

Pastor dan dua pengurus itu baru bisa kembali dari kantor polisi pada malam hari.