Katoliknews.com – Lembaga milik Ordo Fransiskan yang fokus pada advokasi masalah keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan mendesak pemerintah menghentikan proyek panas bumi atau geothermal di wilayah Flores bagian barat, Provinsi Nusa Tenggara Tumur.
Justice, Peace and Integrity of Creation-Ordo Fratrum Minorum (JPIC-OFM), demikian nama lembaga tersebut pada pekan ini meluncurkan laporan penelitiannya terkait proyek geothermal itu, yang disebut akan membahayakan masyarakat di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).
“Kami JPIC-OFM merekomendasikan supaya para pengambil kebijakan, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah Mabar, DPRD Mabar menghentikan rencana kegiatan eksplorasi panas bumi Wae Sano,” demikian menurut Pastor Johnny Dohut, ketua JPIC-OFM Flores saat membahas laporan itu dalam rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Mabar, Selasa, 29 Oktober 2019.
Acara itu diinisasi oleh JPIC-OFM. Selain Pemda dan DPRD Mabar, sepuluh orang perwakilan masyarakat Desa Wae Sano juga hadir.
Pastor Johnny menjelaskan, kehidupan masyarakat setempat terancam dengan kehadiran proyek itu, terutama warga di Kampung Dasak, Nunang dan Lempe.
Di Kampung Dasak, kata dia, terdapat tiga titik yang sudah dibor, di mana salah satunya hanya berjarak tiga meter dari rumah warga.
Ia menjelaskan, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) – perusahan BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan – sebagai penanggung jawab proyek itu belum memberikan solusi terkait keberatan dan permintaan warga untuk memindahkan titik pemboran.
Pastor Johny menambahkan, secara sosial, dampak dari proyek itu juga menyisakan soal, di mana masyarakat terbelah ke dalam kelompok yang menolak dan mendukung.
“Kesatuan dan kedamaian warga yang sudah dirajut bertahun-tahun retak,” katanya.
Pemda dan DPRD setempat, kata Pastor Johny, juga tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh proyek itu.
“Sebagai wakil rakyat, DPRD Mabar telah menjanjikan kepada masyarakat untuk melakukan mediasi, mempertemukan Pemda, masyarakat dan DPRD untuk mendengar aspirasi warga Wae Sano. Namun, hingga saat ini (janji itu) belum terpenuhi,” katanya.
Ia menambahkan, sebagian lokasi eksplorasi proyek itu juga masuk di dalam kawasan Hutan Lindung Sesok, sehingga dikhawatirkan akan mengancam ekosistem hutan lindung itu.
Dalam rapat itu, DPRD Mabar meminta Pemda untuk secara tegas menyatakan sikap apakah menolak atau menerima proyek itu. DPRD juga merekomendasikan agar Pemda membuka secara luas dokumen izin lingkungan PT SMI.
Laporan itu juga menyatakan, warga mencemaskan dekatnya titik pengeboran dengan mata air, di mana salah satu titik bor hanya berjarak kurang lebih seratus meter dengan mata air.
“Jarak yang demikian dekat itu, bagi warga, menjadi ancaman untuk kelestarian sumber air,” demikian menurut laporan itu.
Memang disinyalir bahwa proyek geothermal ini tidak saja membutuhkan air yang banyak tetapi bahkan sangat rakus air.
JPIC-OFM melakukan advokasi kasus ini setelah pada 19 November 2018 mereka mendapat surat permintaan bantuan advokasi dari warga Desa Wae Sano.
Surat tersebut ditandatangani oleh beberapa perwakilan warga, seperti Paulus Dulu, Yoseph Erwin Rahmat, Yohanes Kori dan Lorensius Jamin.
Proyek ini merupakan realisasi kebijakan nasional yang pada 2017 menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi (Flores Geothermal Island). Geothermal dianggap bisa membantu meningkatkan elektrifikasi di NTT yang masih sangat rendah.
Proyek geothermal Wae Sano yang memiliki cadangan tenaga listrik 30 MW – setara dengan penerangan di ±23.000 rumah – dikerjakan dalam bentuk kerja sama antara PT SMI dan Bank Dunia.
Alasan Penolakan
Meski diberi janji akan mendapat penerangan, warga Wae Sano, menurut investigasi JPIC-OFM menyatakan menolak proyek itu, karena masa depan mereka yang terancam.
Mereka pun menyatakan, lebih baik tidak mendapat listrik, daripada harus kehilangan masa depan.
Yosep Erwin Rahmat misalnya mengatakan, Nunang, kampungnya sudah menjadi ibu yang menyejahterakan kehidupannya bertahun-tahun.
“Hari-hari kami hidup dari kemiri, kopi, mingi (siri pinang) vanili dan kelapa,” katanya.
Ia justeru melihat bahwa pemenuhan kebutuhan listrik di kampungnya tidak harus dari panas bumi yang pengerjaannya merusak tanah dan hutan, tetapi bisa menggunakan tenaga surya, demikian menurut laporan itu.
Simak juga video berikut yang diproduksi oleh Flores Documentary Network:
Yosep pun tetap menolak proyek panas bumi Wae Sano, dan sekalipun proyek itu tidak dikembangkan dan warga tidak mendapat pasokan listrik ia mengaku tidak mempersoalkannya.
“Kalau (proyek) tidak jadi, kita di sini bisa hidup dari apa yang ada. Alam di sini sudah cukup bagi kami,” kata Yosep seperti dikutip laporan itu.
Maksimus Mon (52), warga di kampung Lempe mengatakan: “Kami yang zaman sekarang ini … menjaga tanah ini yang telah diciptakan oleh Tuhan, yang sudah diwarisi para leluhur.”
“Kewajiban kami adalah harus menjaga dan merawat dengan baik tanah ini. Jangan buat rusak,” katanya.
“Masyarakat merasa kasihan dengan kehidupan anak cucunya di masa yang akan datang. Masyarakat siap mengorbankan jiwa dan raganya jika tanah yang mereka tempati jadi dibor,” tambah Maksimus.
Belajar dari Daerah Lain
JPIC-OFM dalam laporannya menyatakan, kisah penolakan terhadap geothermal seperti yang dilakukan warga Wae Sano sebetulnya bukan baru pertama kali terjadi di Indonesia.
“Penolakan serupa sudah ada di tempat lain juga seperti di Gunung Talang Sumatera, Gunung Lawu Jawa Tengah, dan juga di Mataloko-Flores, NTT,” kata laporan itu.
JPIC-OFM menyebut kegagalan proyek di Mataloko sebagai rujukan.
“Penelitian JPIC OFM 2017 menunjukkan beberapa fakta penting terkait kegagalan tersebut. Kondisi awal sebelum pemboran tahun 2006 hanya ada satu mata air panas berskala sedang, tempat mandi bagi orang yang menderita penyakit kulit (kudis),” demikian menurut mereka.
“Tetapi setelah pemboran tahun 2006 muncul fenomen baru berupa lubang semburan uap dan lumpur panas baik di kebun/sawah warga maupun dalam rumah warga. Semburan tersebut sampai saat ini tetap ada dan kondisi lingkungan semakin parah,” tambah laporan itu.
Disebutkan juga bahwa warga di Mataloko “dihantui ketakutan dan merasa tidak nyaman karena adanya dentuman dan getaran yang berasal dari wilayah panas bumi.”
“Geothermal Mataloko telah memicu semburan lumpur yang mencuat di ladang-ladang warga. Tempat yang sebelumnya kondusif untuk berladang pelahan-lahan menjadi hamparan lumpur panas yang tidak bisa dijadikan ladang pertanian lagi,” demikian menurut laporan itu.
Laporan itu menyatakan, warga Wae Sano tidak menemukan adanya jaminan bahwa pengeboran di wilayah mereka akan berhasil.
“Bahwa aktivitas eksplorasi bisa berhasil menemukan sumur yang potensial untuk dieksploitasi lebih lanjut menjadi sumber listrik panas bumi bisa menjadi warta gembira bagi investor untuk pengembangan lebih lanjut. Namun sekaligus dikatakan juga bahwa proyek ini tidak saja berbiaya tinggi tetapi terutama beresiko tinggi. Tidak ada jaminan bahwa seratus persen berhasil. Celah inilah yang mengalirkan ketakutan di hati warga,” demikian menurut JPIC-OFM.
Pertimbangan Etis
Dalam analis etisnya dalam laporan itu, Pastor Peter C Aman OFM, Ketua Komisi JPIC-OFM yang juga dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta menyajikan kasus bencana akibat geothermal di tempat lain, seperti yang terjadi di Jerman, Selandia Baru dan Swiss.
Tahun 1997, urainya, terjadi gempa bumi sebesar 3.4 skala richter di Swiss, akibat pemanfaatan energi panas bumi.
Peristiwa terbaru, jelasnya, penutupan instalasi listrik geothermal di Korea Selatan pada 15 November 2017, di mana gempa bumi bemagnitudo 5,4 mengguncang seisi kota, melukai puluhan orang.
Pastor Peter menyatakan, riset tentang kelayakan sosial-ekologis dan ekonomi serta kultural dari pemanfaatan panas bumi di Wae Sano belum menjadi materi deliberasi publik serta sosilisasi – termasuk terkait dampak buruk yang bisa terjadi di masa depan – tidak dilakukan dengan emmadai.
Ia menuding sosialisasi tidak pernah komprehensif dan melibatkan multi pihak baik yang terdampak langsung maupun yang terdampak tak langsung.
Bahkan, jelasnya, ada indikasi kuat adanya upaya memperhadapkan kelompok masyarakat dari kampung- kampung sekitar pada dua pihak berlawanan, yakni pro dan kontra.
“Tentu saja strategi atau metode penguasaan lahan geothermal Wae Sano dengan cara seperti itu, bukan saja tidak sesuai dengan adab-wajar manusiawi, tetapi mengangkangi budaya dan nilai luhur masyarakat setempat. Era pemaksaan kehendak, yang semestinya sudah lampau masanya, masih juga dihadirkan kembali kendati dalam kemasan lain,” kata Pastor Peter.
Ia menjelaskan, penolakan masyarakat tentu bukan tanpa argumentasi dan kepentingam, mengingat wilayah di sekitar area geothermal menjadi ruang hidup masyarakat. Di sana juga, jelasnya, ada terdapat sumber kebutuhan pokok, juga kebun-kebun komoditi ekonomi yang menjadi penopang hidup mereka.
“Masih ada situs adat/budaya, sumber-sumber air bersih, hutan serta keanekaragaman hayati entah flora maupun fauna,” katanya.
Dalam alam demokrasi sekarang ini, kata dia, menghargai pendapat dan pertimbangan masyarakat termasuk indikator dari kematangan demokrasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila.
“Tak ada lagi klaim penguasaaan kebenaran. Iklim deliberasi mesti dioptimalkan, agar argumen-argumen yang kuat bernalar, serta sarat nilai etis-moral mesti diutamakan di atas argumen yang dibangun di atas wadas kapitalis yang cenderung meminggirkan manusia dan mengutamakan profit finansial,” katanya.
Ketika masih diyakini bahwa fundasi etis dan kesadaran akan tanggungjawab terhadap kesejahteraan, merupakan panglima dari setiap kebijakan pembangunan maka iming-iming kapitalis yang meminggirkan kepentingan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan umum, jelasnya, harus segera disingkirkan.
“Jika pembangunan selalu diwartakan sebagai upaya demi kesejahteraan masyarakat maka sulit dicerna akal sehat argumen bahwa demi kesejahteraan umum, rakyat sekitar area geothermal harus meninggalkan kampung serta kekayaan ekonomi serta budaya mereka, hanya demi memberi kesempatan bagi korporasi, dalam hal ini PT SMI, untuk menguasai geothermal Wae Sano,” kata Pastor Peter.
“Tentu saja dengan mendalami pertimbangan masyarakat sekitar, sambil membuka mata dan telinga terhadap pengalaman-pengalaman di tempat lain akan dampak buruk geothermal maka menolak pengelololaan geothermal Wae Sano adalah niscaya,” tegasnya.
Komentar