Katoliknews.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Plohukam) Mohammad Mahfud Md mengungjungi Romo Paschalis Chrisantus Saturnus, yang dikriminaliasi atas perjuangannya melawan sindikat perdagangan orang di daerah Batam, Kepuluan Riau pada Rabu, 5 April 2023.
Dalam sebuah videoyang beredar di grup Whatsapp, Profesor Mahfud keluar dari mobil fortuner berwarna hitam dengan kemeja batik coklat dan disambut Romo Paschal yang juga mengenakan kemeja batik orange di halaman Shelter St. Theresia, Sekupang , Batam. Tak ada kalimat yang terdengar jelas dari potongan video berdurasi 30 detik itu.
Di laman Facebook-nya @mahfud md, yang diunggah pada Rabu, 5 April 2023, Pukul 21.01 WIB, Menko Polhukam itu menulis, ia berkunjung ke Batam untuk serankaian kegiatan, dan seusai tiba di Bandara Hang Nadim, ia langsung menuju Shelter St. Theresia yang dikelola Romo Paschal untuk menampung para pekerja migran yang menjadi korban sindikat perdagangan orang.
“Saya datang untuk memberikan dorongan moral bagi Romo sekaligus berdikusi dengannya untuk mengatasi praktik perdagangan orang dan penempatan ilegal pekerja migran kita,” kata Mahfud.
“Saya juga berdialog dengan sejumlah pekerja yang ditampung di shelter yg dikelola Romo ini. Saya mendapat banyak informasi terkait masalah ini yang mesti didalami lebih lanjut,” ujar Mahfud.
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini, kata dia, adalah tindakan yang sangat keji bagi kemanusiaan, dan pemerintah sudah mempunyai undang-undang tentang hal tersebut.
Ia akan menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bertemakan “Perang Melawan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia”.
“Info sementara dugaan tindak pidana ini melibatkan banyak jaringan dan banyak pihak. Semoga diskusi besok menjadi momentum untuk membangun langkah nyata dalam memberantas kejahatan perdagangan orang,” kata Mahfud
Sementara itu, Romo Paschal mengaku lebih tenang setelah kasus perdagangan orang di Kepri maupun Batam menjadi atensi Menkopolhukam.
“Semoga ini menjadi momentum untuk memberantas kejahatan perdagangan orang di mana pun,” ujar Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang itu, dikutip dari batamnews.id.
Adapun Romo Paschal menjadi perhatian publik lantaran dirinya dianggap mengalami kriminalisasi oleh Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kepulauan Riau Bambang Panji Prianggodo yang melapornya kepada polisi dengan dugaan pencemaran nama baik pada Januari lalu.
Laporan itu bermula terkait surat yang pernah dikirimkan Romo Paschal kepada Kepala BIN, Budi Gunawan di Jakarta, menyampaikan dugaan keterlibatan Bambang dalam sebuah kasus perdagangan orang yang ikut ditangani Romo Paschal.
Dalam surat itu, Romo yang juga Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Keuskupan Pangkalpinang [KKP-PMP] itu menyebutkan bahwa Bambang melakukan intervensi terhadap kepolisian sehingga lima orang pelaku perdagangan orang dengan korban enam orang dibebaskan pada tanggal 7 Oktober 2022 oleh aparat di Polsek Pelabuhan Barelang, yang membawahi Pelabuhan Batam Center.
Tiga dari antara tiga korban itu dibantu Romo Paschal, dengan menampung mereka di rumah singgah St. Theresia, sambil menanti proses hukum.
Sementara laporan dalam surat itu, dengan tembusan ke sejumlah pihak lain, tidak diproses, Romo Paschal kemudian disomasi dan dilapor oleh Bambang ke Polda Riau pada 16 Januari 2023.
Ade Darmawan, kuasa hukum Bambang mengatakan, Romo Paschal dilaporkan “atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 310 atau pasal 311 KUHP.
Sebagaimana dilansir detik.com, ia menyebut, aduan yang dilayangkan Romo Pascal ke 12 instansi adalah tidak mendasar dan karena itu kliennya “merasa tuduhan tersebut berupa fitnah dan mengandung kebohongan.”
Publik kemudian merespons laporan itu dengan berbagai aksi di berbagai tempat.
Floresa, media berbasis di Flores, melansir, aksi melawan kriminaliasi terhadap Romo Paschal digelar oleh Jaringan Hak Asasi Manusia [HAM] Sikka yang terdiri dari sejumlah organisasi, yakni Pusat Penelitian Candraditya Maumere, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif [ITFK] Ledalero, Pusat Pastoral Keuskupan Maumere, Majelis Antar Tarekat Religius Keuskupan Maumere, Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Peradi Maumere di Maumere, NTT pada 6 Maret 2023.
Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan dari beberapa tarekat religius Katolik juga ikut dalam aksi tersebut, seperti dari Keuskupan Maumere, SVD Ende, dan SSpS.
Pada hari yang sama, di Kupang, ibukota provinsi, aksi ini diikuti oleh para imam, suster, dan aktivis, yang bergabung dalam Aliansi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] Anti Perbudakan dan Perdagangan Orang.
Selain melakukan unjuk rasa, warga di NTT juga membuat petisi di Change.org, menggalang dukungan untuk Romo Paschal, yang hingga 10 Maret sudah mencapai hampir 14.000 tanda tangan.
Laporan itu disebut sudah dihentikan.
“Kemenko Polhukam memberikan atensi dan kasusnya kini sudah dihentikan oleh Kepolisian,” tulis Mahfud.
Komentar