Setara Institute: Ada 32 Produk Hukum yang Diskriminatif Terhadap Minoritas

Beberapa dari produk hukum itu termasuk surat keputusan walikota Bogor tentang pembatalan surat keputusan pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor. (Foto: Ist)

Katoliknews.com – Lembaga advokasi kasus kebebasan beragama Setara Institute for Democracy and Peace menyatakan, saat ini terdapat 32 produk hukum di tingkat daerah yang diskriminatif terhadap minoritas gender, etnis, kepercayaan dan orientasi seksual.

Mayoritas produk hukum tersebut, yakni 21 buah ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 11 di Jawa Barat.

Beberapa dari produk hukum itu termasuk surat keputusan walikota Bogor tentang pembatalan surat keputusan pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor dan instruksi kepala daerah Yogyakarta tentang pemberian hak atas tanah kepada warga Tionghoa.

Penelitian ini berdasarkan kajian 24 produk hukum di Yogyakarta dan 91 produk hukum di Jawa Barat pada September 2018-Februari 2019.

Terkait temuan itu,  Ismail Hasani, Direktur Eksekutif Setara Institute mengatakan, lembaganya mendorong Presiden Jokowi untuk segera membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN), hal yang pernah disampaikan Jokowi dalam masa kampanye presiden kali lalu.

BPLN, kata dia, akan bertugas mengkaji kembali produk hukum diskriminatif tersebut.

“Banyak produk hukum daerah, alih-alih memastikan jaminan konstitusional terpenuhi, tetapi yang terjadi sebaliknya,” kata Ismail di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

Akmal Malik, Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri mengatakan pembentukan BPLN merupakan konsekuensi dari banyaknya peraturan daerah diskriminatif.

Di sisi lain, Akmal juga mengingatkan agar potensi kebijakan diskriminatif dapat dihindari saat perencanaan kebijakan, terutama saat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Termasuk dalam hal ini, kata dia, adalah terkait bantuan kegiatan kepada semua agama

Akmal menambahkan Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengkaji hasil penelitian Setara Institute.