Kasus Gereja di Karimun: Jokowi Sebut Ada Intoleransi, Kemenag Klaim Hanya Soal IMB

Dalam foto ini, tampak Romo Kristiono Widodo, Pastor Paroki Gereja Santo Joseph Karimun, Keuskupan Pangkalpinang berbicara dalam sidang kasus gugatan IMB gereja, Rabu, 29 Januari 2020. (Foto: dok. Gereja St Joseph)

Katoliknews.com – Pemerintah sendiri tampak berbeda pandangan terkait kasus Gereja St. Joseph Tanjungbalai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Jika beberapa pada Rabu, 12 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan ada intoleransi dalam polemik itu, Kementerian Agama dalam konferensi pers pada Selasa, 18 Oktober menyebut, ini hanya masalah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Intinya di sana tak ada masalah intoleransi, hanya masalah IMB aja,” demikian kata Staf Khusus Menteri Agama, Ubaidilah Amin Moech dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa.

Ia mengaku sudah mengunjungi Karimun atas perintah Kemenag.

Ubaidilah mengatakan, saat ini pihak gereja sudah mengetahui bahwa masyarakat sepakat untuk menunggu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) terkait gugatan terhadap IMB gereja.


Ia juga membantah ada pihak yang dilaporkan ke Polisi karena kasus tersebut.

“Pengurus gereja itu bukan dilaporkan. Jadi, Kepolisian itu meminta klarifikasi karena berita-berita di medsos,” ungkapnya.

Respon berbeda sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi, di mana ia menyebut tegas bahwa ada intoleransi dalam polemik itu.

“Ini masalah intoleransi. Saya kira sudah berkali kali saya sampaikan bahwa konstitusi kita menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat seusai kepercayaannya,” kata Jokowi di istana negara, Jakarta, Rabu, 12 Februari.

“Jelas konstitusi kita berikan payung kepada seluruh rakyat,” tambahnya.

Ia memastikan bahwa negara menjamin kebebasan beragama.

Ia pun mengaku sudah memerintahkan Menkopolhukam, Mahfud MD dan Kapolri, Jenderal Idham Azis untuk menjamin terlaksananya kebebasan beribadah dan menindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu.

“Saya perintahkan Menkopolhukam dan Kapolri (agar) tegas. Ini harus diselesaikan,” katanya.

“Jangan sampai intoleransi itu ada,” tambah Jokowi.

Ia mengatakan, mestinya pemerintah daerah bisa menyelesaikan masalah di Karimun. Sayangnya, kata dia, tidak ada langkah yang diambil pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik tersebut.